Rusia meminta Israel berpikir ulang terkait pembangunan 3.000 unit
rumah di wilayah pendudukan. Moskwa, kata pernyataan Kementerian Luar
Negeri Rusia mengatakan pembangunan itu menyalahi peraturan batas
wilayah. "Membangun di wilayah pendudukan yang dikuasai Israel pada 1976
adalah ilegal," begitu pernyataan Rusia sebagaimana warta Itar-TASS
pada Senin (3/12/2012).
Palestina terbilang
tergantung dengan setoran pembayaran pajak dari Israel. Pasalnya,
setoran itu merupakan sepertiga dari anggaran pemasukan PNA.
Israel, kemarin juga menyatakan menahan pembayaran pajak
untuk Palestina lantaran status baru Palestina sebagai negara pengamat
bukan anggota di Majelis Umum PBB. "Saya tidak akan mentransfer
pembayaran pajak yang dikumpulkan Israel untuk Otoritas Nasional
Palestina (PNA)," kata Menteri Keuangan Yuval Steinitz.
Rusia
menganggap penting perkara pembayaran pajak itu. Menurut Moskwa, langkah
tidak membayarkan duit itu akan membuat PNA mengalami defisit anggaran.
Hal itu akan merambat pada perkara sosial, ekonomi, dan kemanusiaan di
Palestina. Soalnya, sumber pembayaran gaji pegawai negeri Palestina,
salah satunya, berasal dari pajak tersebut. "Kami minta Israel berpikir
ulang soal ini dan perkara perumahan tadi," kata pernyataan Kementerian
Luar Negeri Rusia.
Sepertiga
Palestina
terbilang tergantung dengan setoran pembayaran pajak dari Israel.
Pasalnya, setoran itu merupakan sepertiga dari anggaran pemasukan PNA.
Dalam setahun, Israel menyetor pembayaran pajak sekitar 120 juta dollar
AS.
Tahun ini, menurut pihak Israel, Palestina punya utang tagihan
listrik sebesar 200 juta dollar AS. Sementara, Israel mengutip pajak
dan tarif untuk barang-barang yang ditujukan untuk Palestina namun masuk
melalui pelabuhan Israel.
Lalu, soal permukiman, sampai dengan
2011, pembangunan permukiman sudah menelan dana 275 juta dollar AS.
Angka ini naik 38 persen ketimbang 2010.
Sumber : kompas.co.id
Tidak ada komentar:
Posting Komentar